Transparansi Desa Lewat Spanduk, Camat Malbar Imbau Kades Transparan

SPOTDESA - Sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran, desa diminta untuk memasang secara gamblang penggunaan dana desa. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi pelaksanaan proyek di desa.

Transparansi penggunaan dana desa ini sudah diterapkan beberapa desa di Luwu Utara, diantaranya Desa Dandang Kecamatan Sabbang dan Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat.

Di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tampak memajang spanduk Infografis Anggaran Desa di depan kantor Desa Dandang, Jl Trans Sulawesi.

Sedikitnya ada 3 spanduk terpasang, antaranya di perbatasan Desa Kampung Baru, depan Kantor Desa Dandang dan perbatasan Desa Buangin.

Dari pantauan wartawan, spanduk itu memuat Infografis Anggaran Desa, dan penggunaan dana desa yang ada di Desa Dandang.

"Ini merupakan keharusan tiap desa, sudah tercantum dalam juknis. Ini agar masyarakat mengetahui anggaran desa. Kami bekerja sesuai dengan juknis yang ada, serta bentuk transparansi kegiatan yang kami lakukan," kata Djahidin Patadari, Kepala Desa Dandang, 

Ia juga mengaku, pihaknya juga menggunakan aplikasi yang harus dipakai desa dalam penyusunan APBEDes, dengan lampiran pertanggungjawaban (Siskeudes)."Masyarakat adalah mitra, juga sekaligus pengawas dalam membangun desa kami," tandasnya. 

Sementara itu Desa Kalitata juga telah melakukan inovasi, dengan mengumumkan anggarannya melalui baliho. Hal ini sejalan dengan regulasi desa tentang tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

"Saya berharap 13 desa yang ada di Kecamatan Malbar, mengumumkan dana desanya lewat baliho, sebagai upaya transparansi kegiatan dan kegunaan anggaran desa," kata Sulpiadi SH, Camat Malbar, Luwu Utara, Jumat 9 Juni 2017.

Ini adalah bukti keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan yang transparansi di Kecamatan Malbar, pada khusunya, dan di Luwu Utara pada umumnya. 

Sekaitan dengan ini, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, mengatakan, pemerintah desa yang mulai berani memublikasikan APBDesa secara terbuka ke masyarakat, patut diberikan apresiasi.

Hal itu, menurut Wildan, adalah bentuk kemauan masyarakat untuk terus berkembang. "Model transparansi anggaran memang kewajiban dari pencairan dana desa. Transparansi anggaran akan membuat masyarakat peduli dengan pemerintahan di desanya sendiri," katanya. (***)