SPOTDESA - Fokus pada potensi yang dimiliki diyakini bisa menjadi salah satu peluang untuk memajukan desa yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mencontohkan daerah yang memiliki potensi pertanian harus benar-benar menggarap potensi tersebut. Pasalnya, sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi di sektor pertanian.

“Dengan fokus pada produk unggulan, maka skala produksinya akan semakin besar. Saya yakin sarana pascapanen akan masuk, gudang juga tersedia, sehingga petani saat panen tak pusing lagi tentang harga. Pendapatan juga bisa meningkat,” ujarnya saat mengunjungi Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (24/5/2017).

Selain fokus pada produk unggulan, Eko juga meminta agar desa-desa di NTB untuk membuat embung untuk memacu produktivitas pertanian dengan meningkatkan masa panen menjadi tiga hingga empat kali panen dalam setahun. Infrastruktur embung dapat dibangun dengan mengalokasikan dana desa Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Desa Sembalun mencoba untuk kembali fokus pada potensi yang dimiliki yaitu pariwisata dan juga pertanian bawang putih.

Indriati, Ketua Kelompok Tani Lembah Pusuk, mengakui kemauan warga untuk fokus mengembangkan bawang putih sempat meredup karena persoalan penyakit tanaman dan fluktuasi harga.

Menurutnya, petani pun sempat menanam cabai dan sayuran. Namun, semangat untuk mengembangkan bawang muncul kini kembali karena keyakinan akan ciri khas produk unggulan pertanian Desa Sembalun yang tak dimiliki daerah lainnya.

“Tambahan pendapatan meningkat rata-rata minimal 25% atau minimal Rp30 juta - Rp45 juta. Itu baru dari bawang putih. Dengan luas bisa mencapai 200 hektare, kita mampu memproduksi hingga 17 ton per hektare. Masa panennya setiap 3,5 bulan. Alhamdulillah harga juga bagus dan stabil,” ujar Indriati.

Dia juga menjelaskan kekhasan yang dimiliki bawang putih Sangga Sembalun yakni aromanya lebih kuat ketimbang bawah putih dari daerah lain, begitu pula dengan pedasnya.

SPOTDESA - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotim, Handoyo J Wibowo mengimbau agar semua desa yang ada di Kabupaten Kotim dapat kreatif dalam menggali potensi desa, dengan melihat Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerahnya masing-masing.“Kepala Desa tentunya harus berpikir kreatif, agar desa bisa berkembang, jadi pergunakanlah anggaran desa untuk menggali potensi desa, dengan sebaik-baiknya” katanya, Rabu (7/6).

Dikatakannya, tiap desa memiliki potensi desa masing-masing. Desa harus bisa berkembang agar tidak tertinggal, apalagi di zaman yang sudah modern ini, masyarakat desa mempunyai peluang yang sama untuk membuka usaha di desanya masing-masing. Diharapkan, pemerintah daerah terus memberikan pembinaan kepada perangkat desa yang ada. Agar, perangkat desa bisa maksimal dalam menggali potensi daerahnya.

Selain itu pula, pemerintah harus terus menerus memberikan pendampingan kepada masyarakat desa, dalam mengelola anggaran dana desa, yang semakin tahun semakin meningkat kucuran rupiahnya.Dia mengimbau, agar anggaran dana desa yang diberikan, digunakan untuk membangun fasilitas desa, yang sudah direncanakan sebelumnya dan tidak menyalahi aturan yang ada

SPOTDESA.COM - Paska di implementasikan UU Desa. Masyarakat desa terus berinovasi dalam memanfaatkan dana desa. Salah satunya memanfaatkan dana itu untuk pemetaan desa.

Pemetaan desa dilakukan untuk melihat kondisi sosial, ekonomi, dan bangunan fisik di desa terkait. Untuk memetakan kondisi fisik lahan dan bangunan digunakan alat global positioning system (GPS).

Dengan adanya pemetaan desa diharapkan mampu mendeteksi potensi masalah dan keunggulan desa. Pemetaan desa dapat dilakukan sendiri oleh warga dan bagi desa-desa yang belum mampu melakukannya sendiri bisa melibatkan pihak luar desa.

Banyak sekali manfaat pemetaan desa. Diantaranya, dengan adanya pemetaan desa, akan diketahui kondisi riil masyarakat dan perencanaan desa juga bisa lebih tepat tepat sasaran.

Manfaat lain, pemerintah desa akan tahu pasti kondisi setiap keluarga, misalnya mengenai kebutuhan beras, kondisi pendidikan anggota keluarga, dan potensi usaha mikro yang dikembangkan di masing-masing desa.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, mengatakan, model pemberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan seperti pemetaan desa pantas diapresiasi. Model itu bisa bermanfaat baik untuk jangka pendek dan jangka panjang, seperti dikutip dari kompas.com.

"Selama ini program desa lebih banyak untuk kegiatan fisik. Ke depan, lebih baik program-program pemberdayaan masyarakat dimaksimalkan.

Semakin berinovasi, maka semakin banyak manfaat akan dirasakan masyarakat," kata Wildan.

Saat ini pemerintah desa mulai berani memublikasikan APBDesa secara terbuka ke masyarakat.

Hal itu, menurut Wildan, adalah bentuk kemauan masyarakat untuk terus berkembang. "Model transparansi anggaran memang kewajiban dari pencairan dana desa. Transparansi anggaran akan membuat masyarakat peduli dengan pemerintahan di desanya sendiri," katanya.

SPOTDESA.COM - Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim program dana desa yang digulirkan sejak 2015 berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Eko, hal itu tercermin dari masifnya pembangunan infrastruktur di daerah yang dibiayai oleh dana desa.

Menurut dia, hingga saat ini, dana desa sudah digunakan untuk membangun 66 ribu kilometer jalan, 77 ribu unit MCK, 38 ribu unit turab penahan longsor, dan 12 ribu sekolah PAUD.

"Tahun lalu infrastruktur dasar meningkat cukup baik sehingga kualitas hidup masyarakat desa naik," kata Eko saat menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Selasa (30/5).

Perbaikan infrastruktur ini pun meningkatkan Indeks Desa Membangun. Kementerian PDT mencatat pada 2016 ada 11 ribu desa tertinggal yang naik kelas menjadi desa berkembang. Sebanyak tujuh ribu desa berkembang naik tingkat menjadi desa maju.

Eko menjelaskan infrastruktur menjadi ukuran Indeks Desa Membangun atau penetapan apakah sebuah desa tertinggal, berkembang, atau maju. Dia menyebutkan infrastruktur yang diukur di antaranya memiliki rumah sakit serta fasilitas kesehatan lain yang memadai, tersedia jaringan air bersih yang baik, memiliki sistem sanitasi, dan rasio jumlah sekolah sepadan dengan jumlah penduduk.

Pada 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 60 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun lalu sebesar Rp 46,9 triliun.

Eko juga menyebutkan ada perbaikan manajemen pengelolaan dana desa dari tahun ke tahun. Saat pertama kali diluncurkan pada 2015, hanya 80 persen dana desa yang terserap.

Namun, tahun lalu, serapan anggaran dari kabupaten ke desa meningkat menjadi 90 persen. Eko menyatakan capaian yang tidak maksimal pada tahun pertama lantaran perangkat desa belum memiliki perencanaan yang matang mengenai dana desa.

Eko menyebut, program dana desa ke depan tidak hanya ditargetkan memperbaiki kualitas hidup rakyat. "Tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara signifikan," kata dia.(republika)

SPOTDESA.COM- Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP), Ahmad Erani Yustika resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

"Saat ini masih ada 60 kabupaten yang belum menerima dana desanya karena memang mereka belum ada Peraturan Bupatinya," katanya kepada wartawan di Ende, Jumat.

Peraturan bupati itu belum keluar karena menurutnya masih ada kabupaten yang memang bupatinya baru dilantik beberapa waktu yang lalu. Namun hal tersebut menurutnya bukan menjadi satu alasan mengapa Perbup tersebut belum ada.

Karena menurutnya jika hal tersebut terjadi maka yang kena imbasnya adalah masyarakat desa yang memang sangat membutuhkan dana desa tersebut.

"Sanksinya adalah bahwa kabupaten tersebut tidak terima dana desa 2017 dan kasihan nanti warga desanya karena mungkin saja akan banyak desa yang membutuhkan dana desa," tuturnya.

Namun ia tidak bisa memastikan kabupaten mana saja yang belum mempunyai perbup tersebut yang berimbas pada pencairan dana desa.

"Saya lupa, tapi nanti saya akan cek lagi kabupaten mana saja," tambahnya.

Anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tahun 2017 ini sebesar total Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp800 juta.

Rencananya untuk tahun 2018 dana desa akan naik dua kali lipat menjadi Rp120 triliun, dengan begitu setiap desa akan menerima Rp1 miliar per tahunnya.

Dana desa pertama kali ada sejak tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp20,76 triliun dan setiap desanya mendapatkan Rp280 juta dan dana tersebut meningkat di tahun 2016 yaitu menjadi Rp49,98 triliun.

Kedatangan Menteri PDTT ke kota Ende adalah dalam rangka mengikuti dan menjadi inspektur dalam upacara memperingati hari lahirnya Pancasila di Kota Ende.

Ende merupakan tempat bersejarah karena Pancasila lahir di daerah itu. Di bawah pohon sukun yang bercabang lima, Bung Karno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila saat dirinya diasingkan oleh Belanda pada tahun 1934-1938.(Ant)

SPOTDESA.COM--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supplay listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.


Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES.

Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Keterangan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pers release, Biro Hukum dan Humas BPKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.(*)

Ilstrasi/NET

SPOTDESA.COM - Pemerintah akan kembali mengucurkan dana desa tahap kedua pada Oktober 2016. Dengan begitu setiap desa akan menerima rata-rata Rp 1,15 miliar dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 46,98 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Desa. Dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro; Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; serta Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

Menko PMK Puan Maharani mengungkapkan, pemerintah tengah mengeksekusi penyaluran dana desa tahap kedua untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia. Dana desa tahap pertama sudah disalurkan pada Maret 2016 sebesar 60 persen dari total anggaran Rp 46,98 triliun. Sementara sisanya di tahap kedua.

"Oktober ini, dana desa akan disalurkan lagi karena sekarang dalam proses. Semua penyaluran sudah sesuai dengan yang ditargetkan," kata Puan saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Lebih jauh katanya, pemerintah akan menetapkan fokus penyaluran dana desa di tahun depan, apakah tetap fokus pada pembangunan atau untuk pemberdayaan desa. Puan mengharapkan, penggunaan dana desa dapat menanggulangi kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja di desa.

"Kita sudah sepakati hal-hal untuk menambahkan wewenang pemerintah daerah supaya membantu Kementerian Desa dalam pengembangan kesejahteraan rakyat dari dana desa," jelasnya.

Di tahun depan, Puan mengaku, pemerintah akan menyusun peta jalan (roadmap) berkaitan dengan desa-desa mana saja yang harus dikembangkan lebih maju supaya menunjang perekonomian nasional.

Tambahnya, akan dibuat pula Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri dengan memasukkan Kementerian PPN/Bappenas sehingga target ini lebih jelas dan berkembang sesuai kewenangan yang ada.

"Peta jalan ini akan menjadi pegangan pemerintah supaya implementasinya bisa disinergikan dengan 18 Kementerian/Lembaga. Jadi daerah yang ekonominya baik atau desa mandiri bisa membantu pengentasan kemiskinan," terang Puan.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, setiap desa akan menerima dana desa berkisar Rp 815 juta sampai Rp 2,4 miliar di tahun ini. Pemerintah menganggarkan total dana desa Rp 46,98 miliar di APBN-P 2016. Sementara pagu dana desa naik menjadi Rp 60 triliun di RAPBN 2017.

Realisasi dana desa di tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang paling rendah menerima Rp 479,7 juta dan Rp 772 juta per desa paling besar.  (***/Fik/Ndw)