Pengkajoang Rancang Perdes Sagu
By Anonim Juli 16, 2017 Berita Utama , Desa
SPOTDESA - Dalam rangka menjaga kelestarian tanaman Sagu, yang menjadi salah satu bahan makanan pokok masyarakat Luwu Utara, Pemerintah Kecamatan Malangke Barat akan buat peraturan desa (Perdes), khusunya di Desa Pengkajoang tentang budidaya sagu.
Pada rapat di Kantor Desa Pengkajoang, telah dibahas draft Peraturan Desa Pengkajoang terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Tanaman Tawaro/Sagu, Selasa 13 Juni 2017.
Turut hadir Akademis Andi Djemma Abdul Rahman Nur, Ketua Lembaga Kampung Sagu Askar, Kades Pengkajoang, serta Para Kadus dan Pemilik Sagu.
Camat Malangke Barat, Sulpiadi, yang dikonfirmasi mengatakan, pada pertemuan itu hal-hal yang dibahas adalah dimulai dari perencanaan budidaya tanaman, penyelenggaraan budidaya tanaman, pembinaan dan peran serta masyarakat dalam kelompok pelestari sagu.
“Pembentukan Perdes ini merupakan pertama kali dilakukan. Setelah Perdes ini ditetapkan, akan dilakukan lauching dan pengukuhan satgas cinta dan peduli tanaman sagu, khususnya di Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat,” kata Sulpiadi.
Ia menambahkan, jika rancangan peraturan desa (Perdes) Tinggal dibahas bersama ketua BPD, selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala Desa Pengkajoang bersama Sekdes, setelah itu baru dilaunching.
“Kita rencanakan pada saat launching Perdes ini kita Akan undang Prof Ozosowa dari Jepang, dan pemerhati dari Unhas, apalagi jika perdes ini jadi maka Luwu Utara khususnya Desa Pengkajoang Kecamatan Malangke Barat merupakan daerah pertama di Sulsel, bahkan di Indonesa yang membuat Perdes tentang Sagu,” ujarnya. (**)
Transparansi Desa Lewat Spanduk, Camat Malbar Imbau Kades Transparan
By Anonim Juli 14, 2017 Berita Utama , Desa
SPOTDESA - Sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran, desa diminta untuk memasang secara gamblang penggunaan dana desa. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan ikut mengawasi pelaksanaan proyek di desa.
Transparansi penggunaan dana desa ini sudah diterapkan beberapa desa di Luwu Utara, diantaranya Desa Dandang Kecamatan Sabbang dan Desa Kalitata Kecamatan Malangke Barat.
Di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tampak memajang spanduk Infografis Anggaran Desa di depan kantor Desa Dandang, Jl Trans Sulawesi.
Sedikitnya ada 3 spanduk terpasang, antaranya di perbatasan Desa Kampung Baru, depan Kantor Desa Dandang dan perbatasan Desa Buangin.
Dari pantauan wartawan, spanduk itu memuat Infografis Anggaran Desa, dan penggunaan dana desa yang ada di Desa Dandang.
"Ini merupakan keharusan tiap desa, sudah tercantum dalam juknis. Ini agar masyarakat mengetahui anggaran desa. Kami bekerja sesuai dengan juknis yang ada, serta bentuk transparansi kegiatan yang kami lakukan," kata Djahidin Patadari, Kepala Desa Dandang,
Ia juga mengaku, pihaknya juga menggunakan aplikasi yang harus dipakai desa dalam penyusunan APBEDes, dengan lampiran pertanggungjawaban (Siskeudes)."Masyarakat adalah mitra, juga sekaligus pengawas dalam membangun desa kami," tandasnya.
Sementara itu Desa Kalitata juga telah melakukan inovasi, dengan mengumumkan anggarannya melalui baliho. Hal ini sejalan dengan regulasi desa tentang tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
"Saya berharap 13 desa yang ada di Kecamatan Malbar, mengumumkan dana desanya lewat baliho, sebagai upaya transparansi kegiatan dan kegunaan anggaran desa," kata Sulpiadi SH, Camat Malbar, Luwu Utara, Jumat 9 Juni 2017.
Ini adalah bukti keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan yang transparansi di Kecamatan Malbar, pada khusunya, dan di Luwu Utara pada umumnya.
Sekaitan dengan ini, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Wildan Syafitri, mengatakan, pemerintah desa yang mulai berani memublikasikan APBDesa secara terbuka ke masyarakat, patut diberikan apresiasi.
Hal itu, menurut Wildan, adalah bentuk kemauan masyarakat untuk terus berkembang. "Model transparansi anggaran memang kewajiban dari pencairan dana desa. Transparansi anggaran akan membuat masyarakat peduli dengan pemerintahan di desanya sendiri," katanya. (***)
Mahasiswa Luwu Ciptakan Sistem e-APBDes
By Anonim Juli 13, 2017 Berita Utama , Desa
SPOTDESA - Mahasiswa asal Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulsel, Muhammad Romario Basirung, berhasil menciptakan inovasi sistem e-APBDes, yang dinilai sangat membantu aparat desa dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa.
Atas inovasi tersebut, kader Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL), Mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Makassar (UNM) angkatan 2012, Romario Basirung sukses meraih “The Best Innovation” dalam ajang Youth Economic Leadership Program (YELP), yang diadakan Bank Indonesia Institue (BINS), di Bogor, 7 - 9 Maret 2017, lalu.
Inovasi e-APBDes ini berhasil menyisihkan 1.053 proyek yang ada. Pada tahap kedua, berhasil menyisihkan 40 proyek inovasi. Hingga akhirnya, inovasi yang dibuatnya dinyakan terbaik dan menang. Sebelum itu, ia memang mengikuti pelatihan presentasi rencana implementasi project.
Mario menjelaskan, e-APBDes ini dapat menyalurkan informasi melalui SMS gateway, dan pengumuman melalui media offline yang memadai di desa.
"Apabila pemerintah desa telah mengetahui tentang transparansi pengelolaan dana, maka masyarakat akan antusias terlibat. Perangkat desa juga akan dengan terbuka pada masukan masyarakat mengenai prioritas penggunaan anggaran di desa tersebut,” ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPMIL Kabupaten Luwu, Paisal, yang dihubungi, megaku pihaknya sangat mengapresiasi prestasi yang diraih kader IPMIL itu. Menurutnya, hal itu sangat membanggakan dan mengharumkan nama Kabupaten Luwu.
"Secara pribadi dan kelembagaan, kami sangat mendukung dan mengapresiasi setiap ada adik-adik, maupun saudara-saudara kita yang meraih prestasi membanggakan dengan kreatifitasnya. Insya Allah, PP IPMIL Bersama Adinda Romario akan mensosialisasikan dan mengawal projek program ini guna tercapainya akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan dana desa," ungkap Paisal.
Proyek ini nantinya akan dimulai pada Juli tahun 2017, di Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Pilot Project Nasional. (***)
Produk Hukum di Desa Harus Sesuai Perda
By Anonim Juli 12, 2017 Berita Utama , Regulasi
SPOTDESA - Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab maka perlu didukung produk hukum desa yang berkualitas,sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.
Untuk mengurus dan mengatur urusannya masing-masing, Pemerintahan Desa berhak untuk membuat Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desanya.
Peraturan Desa merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.
Oleh karenanya dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk regulasi di desa berupa produk hukum desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Produk hukum desa adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, maupun peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membawa banyak sekali perubahan, salah satunya terhadap peraturan daerah(perda) sudah tidak bersesuaian lagi dengan produk hukum yang ada di desa. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan segera membuat perda tentang desa sebagai landasan membuat produk hukum di desa.
Di Kabupaten Luwu Timur tercatat telah membuat perda yang berkaitan dengan desa. Pemkab Lutin telah menerbitkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang desa.
Sedangkan di kabupaten luwu juga telah lahir perda nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. (***)
Desa Lengkong Rehab Tiga Rumah
By Anonim Juli 11, 2017 Berita Utama , Desa Membangun
SPOTDESA -- Demi membantu warga tidak mampu di wilayahnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Lengkong memprogramkan rehab tiga rumah. Program Rehab rumah tersebut berdasarkan hasil musyawarah desa.
"Tiga rumah masyarakat akan di rehab di desa kami, ini merupakan program kerja pemdes, berdasarkan hasil musyawarah Desa," ujar Kepala Desa, Desi Patantan.
Ketiga rumah yang akan di rehab ini tersebar di beberapa dusun di Desa Lengkong. Warga yang akan di rehab rumahnya memang mereka yang kurang mampu.
"Ketiga rumah yang akan di rehab memang milik warga kami yang miskin, berdasarkan hasil pelaporan dari kepala dusun, masing-masing dusun," kata Desi.
Untuk anggaran rehab rumah ini akan menggunakam anggaran APD-des. Selain itu, pemdes lengkong juga akan membangun beberapa program fisik dan pemberdayaan masyarakat di desa. (**)
Ronny Abbas Bantu Korban Banjir di Malangke Barat
By Anonim Juli 10, 2017 Berita Utama , Peristiwa
SPOTDESA - Bencana banjir yang melanda Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, baru baru ini, menimbulkan banyak kerugian, baik material maupun non material.
Pemukiman warga terendam, lahan pertanian serta sarana infrastruktur jalan, dan sekolah ikut terendam. Bencana banjir ini melumpuhkan aktifitas warga, anak sekolah terpaksa diliburkan, mereka sibuk mengurus ternak, perkebunan dan pertanian serta menyelamatkan barang barang mereka.
Banjir ini disebabkan luapan air Sungai Rongkong, Sungai Baliase, dan Sungai Masamba. Kepedulian serta uluran tangan dari pemerintah menjadi harapan untuk meringankan beban mereka.
Salah seorang yang peduli dengan sesama, Ronni Abbas. Pengusaha sukses asal Luwu Utara tersebut turut prihatin. Pengusaha muda asal Kabupatem Luwu Utara yang sukses di Jakarta ini ikut membantu meringankan beban warga di kampung halamannya.
Ronni Abbas, yang biasa disapa Bang Ronni, turut merasakan penderitaan korban banjir yang terjadi di dua desa di Kecamatan Malangke Barat (Malbar) Luwu Utara.
Sebagai bentuk kepedulian, diwujudkan dengan penyerahan bantuan sembako ke korban banjir di dua desa, yakni Desa Cenning dan Desa Wara, pada Rabu 7 Juni 2017.
Bantuan 40 paket bahan pokok (Sembako) diserahkan saudari Ronni Abbas, Susan, langsung ke korban banjir di dua desa tersebut.Susan, mengatakan, Ronni Abbas tidak bisa hadir, karena ada urusan penting dan masih berada di Jakarta.
“Beliau (Ronni Abbas, red) peduli korban banjir Malbar, Lutra, dengan menyerahkan bantuan sembako. Kami berharap, dengan kepedulian ini bisa meringankan beban warga yang menjadi korban banjir,” ujar Susan.
Ia berharap, semoga banjir cepat surut, karena warga sudah mengeluh. Kasihan masyarakat sudah sekitaran 20 hari terendam air.
Ronni Abbas membenarkan penyaluran bantuan sembako bagi korban bencana banjir yang melanda wilayah Malangke Barat itu.
“Hanya sekedar meringankan beban para warga korban banjir dan semoga bermanfaat,” ujarnya. (***)
Ada Enam Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu
By Anonim Juli 08, 2017 Berita Utama , Pendamping Desa
SPOTDESA -Selama ini banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya fungsi dan tugas pendamping desa? Pendamping desa seringkali digambarkan sebagai pekerjaan yang ‘santai’ dengan gaji yang lumayan besar.
Banyak orang mengira bahwa dengan menjadi pendamping desa maka akan banyak waktu santai dan makan gaji buta.
Padahal menjadi pendamping desa adalah tugas yang sangat berat. Mengingat desa sebagai tiang pembangunan ekonomi Negara maka banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh para pendamping desa selama bertugas di desa yang didampinginya.
Secara umum Pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping desa sendiri dibagi dalam tiga kategori yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga.
Tenaga pendamping profesional terdiri atas pendamping Desa (berkedudukan di kecamatan), pendamping teknis (berkedudukan di kabupaten), dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (berkedudukan di pusat dan provinsi) dengan tugas masing-masing
Tugas-tugas tersebut, secara lebih rinci adalah sebagai berikut :
Tugas Pendamping Desa
Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sedangkan Tugas Pendamping Teknis
Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi :
Membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa;
Mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan desa; danMelakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.
Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat ini. Adapun rincian tugasnya adalah :
Membantu Pemerintah, Pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.
Demikian, uraian tugas tenaga pendamping desa, tugas pendamping teknis, dan tugas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan adanya informasi ini, tidak ada lagi pendamping desa yang hanya makan gaji buta dan bisa seenaknya saja dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendamping desa. Karena sebetulnya, tugas pendamping desa, apalagi yang pendamping profesional itu sangat berat. (***)
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu terdiri 6 Bidang, yakni:
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rusmiah
2. Bidang Pembngunn Partisipatif : Naimah
3. Bidang Pembangunan Ekonomi Desa : Hasbir Hawid
4. Bidang Pelayanan Dasa : Muh Said Rasyid, ST.
5. Bidang Infrastruktur Desa : Andi Ichwan,ST
6. Bidang Teknologi Tepat Guna : Hj Darwisah
Bolehkah Bangun Desa Pakai Dana Pribadi ? Baca Perka LKPP no 13 tahun 2013
By Anonim Juli 08, 2017 Berita Utama , Regulasi
SPOTDESA - Bolehkah membangun desa menggunakan dana talangan atau dana pribadi sambil menunggu pencairan dana desa? Apakah tindakan tersebut tidak menyalahi aturan ataukah kebijakan tersebut tidak berisiko hukum?
Tidak menutup kemungkinan ada kejadian seperti ini. Kepala desa berinisiatif mengambil kebijakan menggunakan dana pribadi membangun desa sebelum pencairan dana desa.
Pada prinsipnya pedoman tatacara pengadaan barang dan jasa di desa dengan cara swakelola atau gotong royong, namun juga bisa juga menggunakan jasa penyedia barang dan jasa.
Meski mengedepankan tatacara swakelola namun dokumen lelang adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kegiatan. Yang jelas prinsipnya harus efektif, efisien, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong dan akuntabel.
Kepala desa yang mengambil kebijakan menggunakan dana pribadi membangun desa sangat jelas bertentangan dengan aturan, karena belum ada aturan satupun yang menyebutkan mengenai dana pribadi.
Dalam Perka LKPP no 13 tahun 2013 mengatur tata cara pengadaan barang/ jasa di desa juga tidak menyebutkan soal dana talangan membangun desa.
Kebijakan menggunakan dana pribadi dapat saja dibenarkan sepanjang memenuhi syarat yakni harus ada dokumen lelang, pengadaan barang dan jasa, terutama dokumen rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Luwu, Muh Said Rasyid, mengatakan dana desa di Kabupaten Luwu belum ada yang cair. Hingga pertengahan bulan Juni 2017, pencairan dana desa di Luwu belum ada.
Dia mengingatkan, agar aparat pemerintah desa, dalam proses pelelangan barang dan jasa di desa, tetap mengacu pada aturan yang ada.
"Kalau ada desa yang sudah melaksanakan kegiatan sebelum dana desa cair, maka besar kemungkinan desa tersebut tidak ada dokumen lelangnya. Kalau dokumen lelang tidak ada, maka pasti melanggar. Baca baik-baik di LKPP nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa," ujarnya.
Pengadaan barang dan jasa di desa memang menjadi permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan mengenai pengadaan.
Orang mempersepsikan bahwa UU Desa dan pengelolaan keuangan desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang handal di desa, justru akan menjadi bom waktu bagi desa, sehingga dikhawatrikan akan banyak terjerat kasus hukum.
Dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Nilai pengadaan di desa yang dahulu hanya berada pada nilai jutaan, mulai merangkak naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka.
Apakah harus dilelang? Kalau dilelang, apakah harus ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing desa, sedangkan jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas?
Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Hal ini muncul karena anggaran di desa muncul dalam anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta. Tim pelaksana kegiatan harus memiliki bukti pembelian dari satu penyedia baik itu berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi atas nama tim pelaksana kegiatan.
Berikut gambaran pelaksanaan pengadaan di desa
Untuk pelaksanaan pengadaan antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta. Tim pelaksana kegiatan harus melampirkan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa - isinya bisa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, banyaknya volume dan satuan barang/jasa yang akan dibeli,
Untuk pelaksanaan pengadaan yang nilainya di atas Rp 200 juta.Tim pelaksana mengundang dan meminta penawaran dari dua penyedia yang berbeda. Jika keduanya memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan maka dilakukan negosiasi secara bersamaan untuk mendapatkan harga yang murah. Dan hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua tim pelaksana dan dan penyedia.
Pembatasan nilai-nilai dan cara metode pelaksanaannya bisa berlainan antara satu desa dengan yang lain. Tergantung Bupati di daerah masing-masing, tidak bisa seragam karena karakternya tentu berbeda-beda. Yang terpenting adalah masih dalam batas yang wajar. (***)
Produk Hukum di Desa Harus Sesuai Perda
By Anonim Juli 08, 2017 Berita Utama , Regulasi
SPOTDESA - Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab maka perlu didukung produk hukum desa yang berkualitas,sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.
Untuk mengurus dan mengatur urusannya masing-masing, Pemerintahan Desa berhak untuk membuat Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi desanya.
Peraturan Desa merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di desa serta juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.
Oleh karenanya dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk regulasi di desa berupa produk hukum desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Produk hukum desa adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, maupun peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.
Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa membawa banyak sekali perubahan, salah satunya terhadap peraturan daerah(perda) sudah tidak bersesuaian lagi dengan produk hukum yang ada di desa. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan segera membuat perda tentang desa sebagai landasan membuat produk hukum di desa.
Di Kabupaten Luwu Timur tercatat telah membuat perda yang berkaitan dengan desa. Pemkab Lutin telah menerbitkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang desa.
Sedangkan di kabupaten luwu juga telah lahir perda nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. (***)
Desa di Toraja Bernama Lembang
By Anonim Juli 07, 2017 Berita Utama , Desa
SPOTDESA - Kalau kita menyebut desa mungkin kita tidak heran, karena kita semua mengetahui kalau desa merupakan suatu daerah yang struktur pemerintahan paling bawah yang dikepalai seorang kepala desa.
Namun kalau di Toraja, istilah desa disebut lembang. Pertanyaannya, apakah istilah lembang sudah sesuai undang undang desa.
Berdasarkan penelusuran, Lembang merupakan sebutan lain dari desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional, yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulsel.
Lembang setara dengan sebutan desa, yakni pembagian administratif di bawah kecamatan. Lembang dipimpin oleh kepala lembang, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat.
Pemerintahan lembang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang desa.
Lembang disahkan menurut Peraturan Daerah Tana Toraja No. 2 Th. 2001 Seri D No. 2 tentang Pemerintahan Lembang.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.
Jadi, apapun nama lain dari desa pada suatu daerah tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena pada dasarnya hanya penyebutan nama saja yang berbeda.
Sekedar diketahui, selain di Toraja, ternyata penyebutan lain desa juga ada di daerah lain. Di Sumatera Barat desa disebut nagari, di Aceh desa disebut gampong, di Kalimantan Selatan dan Papua desa disebut kampong, dan di Maluku desa disebut negeri. (***)
Istilah Lain dari Desa di Indonesia
- Desa di Tana Toraja dan Toraja Utara disebut Lembang
- Desa di Sumatera Barat disebut Nagari
- Desa di Aceh disebut Gampong
- Desa di Kalimantan Selatan dan Papua disebut Kampong
- Desa di Maluku disebut Negeri.
Kadisdik tantang Wali Siswa Terkait Kemurnian PSB
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Metropolis
“ Saya menjamin kemurnian penerimaan siswa baru, disemua tingkatan, khususnya tingkat SMP, dana kalau ada ketidak murnian yang didapatkan saya siap bertanggung jawab,” ungkap Akram saat ditemui di ruang kerjanya, kamis, 06/07/17.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan akram risa untuk memberikan keyakinan kepada para orang tua siswa atau wali siswa yang mempertanyakan systim penerimaan siswa baru di tingkatan SMP yang masih berharap anaknya dapat masuk di sekolah yang mereka inginkan. “ saya menjamin ini murni, makanya saya tantang para orang tua siswa atau wali siswa kalau ada ketidak murnian silahkan dipublis, kalau perlu diributi,” tegasnya.
Menurutnya, penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP dan sederajat pada penerimaan tahun ini berdasarkan aturan yang berlaku. Dimana, disetiap sekolah masing masing mempunyai ketetapan nilai akhir berdasarkan poin yang telah ditentukan masing masing sekolah. “jadi kalau ada ketidaksesuai dengan aturan yang saat ini berjalan saya siap bertanggung jawab,” tutupnya.
Pendamping Desa di Luwu Timur Warning Bendahara Desa
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Pendamping Desa
SPOTDESA - Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur mengharapkan kepada Bendahara Desa agar mengelola Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang tertuang di Undang - Undang Desa.
Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Wahyu Nugroho, kepada Spotdesa, Senin 12 Juni, mengatakan, sesuai dengan UU Desa Nomor 113 tahun 2014 yang tersirat pada Pasal 34 tentang Pengelolaan keuangan.
"Saya hanya mengharapkan kepada Bendahara Desa, dalam proses pencairan atau penarikan dana desa, dari rekening desa diwajibkan untuk menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran," ungkap Wahyu.
Selain itu, yang ditakutkan dalam hal tersebut adanya Bendahara masih menggunakan pola lama.
"Ada bendahara yang menarik secara gelondongan atau tidak berdasarkan SPP dan RAB," ungkapnya. (**)
Pendamping Desa di Lutim Masih Sangat Minim
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Pendamping Desa
Hanya 26 Orang Untuk Layani 124 Desa
SPOTDESA - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kekurangan tenaga pendamping desa untuk mendampingi desa dalam melaksanakan program-program yang dananya bersumber dari dana desa.
Tenaga pendamping desa saat ini di Luwu Timur hanya berjumlah 26 orang yang melayani 124 desa.
Kekurangan pendamping desa ini dikemukakan Tia Rahmatia, Tenaga Ahli bagian partisipasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Luwu Timur.
"Pendamping lokal desa di Luwu Timur masih sangat kurang, kami sangat kewalahan menjalankan program program desa karena jumlah PLD terbatas," kata Tia, belum lama ini.
Dia berharap, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memprioritaskan perekrutan pendamping desa.
Tia menambahkan, pendamping desa di Luwu Timur rata-rata merangkap hingga 10 Desa. Padahal untuk memaksimalkan program di desa idealnya satu pendamping lokal desa mendampingi satu desa. (**)
Akses Jalan Hambat Agro Wisata di Pantilang Bastem Utara
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Potensi Desa
SPOTDESA - Desa Pantilang Kecamatan Bastem Utara, salah satu desa terpencil yang terletak di wilayah pegunungan di Kabupaten Luwu. Jarak antara ibu kota Belopa dengan Desa Pantilang berkisar 30 km.
Untuk sampai ke sana memerlukan waktu 3 sampai 4 jam lamanya. Desa ini terletak di sebelah timur Kabupaten Luwu yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
Desa ini menyimpan banyak potensi. Selain memiliki pemandangan alam yang indah yang dapat dijadikan sebagai objek wisata, desa ini juga memiliki kekayaan hasil bumi yang sangat banyak.
Selain itu, desa ini juga memiliki rumah adat yang mirip dengan tongkonan toraja, mayoritas penduduk di wilayah ini bersuku Pantilang.
Potensi-potensi yang ada di desa ini belum dapat dikelola dengan baik, lantaran terkendala dengan akses jalan.
Menurut Kepala Desa Pantilang, Santa Manik, pihaknya telah memiliki kawasan agro wisata, namun belum ramai pengunjung lantaran akses jalan yang tidak mendukung.
Dengan adanya program dana desa, Santa Manik mengaku sangat bersyukur karena sangat membantu aktifitas masyarakatnya. Satu persatu perbaikan jalan terus dibenahi dengan menggunakan dana desa.
Kekayaan alam di sektor perkebunan sudah mulai dirasakan hasilnya. Selama ini petani kesulitan menjual hasil kebunnya karena akses jalan raya tidak mendukung.
"Program dana desa ini sangat membantu masyarakat, jalan raya satu persatu kami benahi secara bertahap," kata Santa Manik.
Dia berharap dana desa di Pantilang, setiap tahunnya bertambah, agar segala potensi yang ada di desanya dapat segera dikelola dengan baik. Sehingga masyarakatnya makin maju dan sejahtera. (***)
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Regulasi
Prioritaskan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
SPOTDESA - Setiap kepala desa dan perangkatnya diharuskan mengetahui setiap regulasi yang berkaitan dengan desa, terutama terkait aturan soal penggunaan dana desa, sehingga arah kebijakan pembangunan desa terarah sesuai harapan pemerintah pusat.
Kepala desa akan lebih mudah membuat program yang tidak melanggar aturan, sehingga penggunaan dana desa terimplementasi sesuai undang-undang desa.
Program dana desa telah berjalan tiga tahun. Setiap tahun pencairan dana desa, kementrian desa (Kemendes) menerbitkan peraturan untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa, tujuannya sebagai pedoman bagi kepala desa.
Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, mengacu pada Permendes nomor 5 tahun 2015, sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 mengacu pada Permendes nomor 21 tahun 2015.
Sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.
Dalam Pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Prioritas penggunaaan dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
Dana Desa tahun 2017 digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa.
Prioritas penggunaan dana desa 2017 selain digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa. Dana Desa juga digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
Permendes ini sebagai pedoman umum tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk penetapan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2017.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dalam Pasal 7 Permendes No 22 tahun 2016 disebutkan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa, dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, Pengembangan kapasitas masyarakat Desa, Pengembangan ketahanan masyarakat Desa, dan Pengembangan sistem informasi Desa.
Juga harus ada dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kemudian, hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. (***)
Dana Desa Meningkat Signifikan di Luwu
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Desa
SPOTDESA - Dengan adanya Undang-Undang Desa, kini desa memiliki kepastian dalam hal dana yang dikelola oleh desa untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian desa.
Dengan demikian, desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka menyejahterakan warganya. Meski demikian pengelolaan dana desa tetap dalam pengawasan dan berkordinasi dengan pemerintahan daerah
Alokasi dana desa tahun 2017 yang telah ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar Rp60 trilun. Besaran dana desa ini mengalami kenaikan 3 kali lipat dari tahun anggaran 2015 dan mengalami kenaikan 28% dari dana desa tahun 2016 ini yang sebesar Rp49,96 trilun.
Jika dibandingkan dengan road map Dana Desa 2015-2019, yang disusun Kementerian Keuangan, maka alokasi dana desa 2017 sebesar Rp60 trilun tersebut, sebenarnya lebih rendah dari yang direncanakan untuk 2017, yaitu sebesar Rp81 trilun.
Meski demikian, adanya kenaikan dana desa sampai dengan tahun 2017 tetap patut disyukuri, karena hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk melaksanakan amanat UU desa, khususnya yang terkait dengan Dana Desa.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, baru-baru ini mengatakan dana desa terus naik selama tiga tahun terakhir.
"Selama tiga tahun, alokasi dana desa terus naik dua kali lipat setiap tahunnya. Tahun 2015 alokasi dana desa mencapai Rp20,76 triliun, lalu meningkat 2016 menjadi Rp49,9 triliun dan di tahun 2017 mencapai Rp60 triliun," ungkapnya, di Galeri Nasional, Jakarta.
Bahkan menurutnya, di tahun 2018 dana desa akan terus meningkat dua kali lipat. Sehingga, dari 74.910 desa yang ada di Indonesia akan mendapatkan Rp1,4 miliar di tahun 2018. Hal ini untuk mendukung pembangunan di Indonesia yang dimulai dari desa sesuai dengan program Presiden Jokowi.
"Di tahun 2018 nanti, dana desa akan dianggarkan sebesar Rp120 triliun, yang berarti setiap desa dapat mengelola sekitar Rp1,4 miliar pada tahun itu," tukasnya.
Di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, anggaran dana desa tahun 2017 ikut naik, yang jumlahnya mencapai Rp162 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah Rp127 Miliar untuk lebih dari 200 desa di Luwu.
Dengan alokasi anggaran dana desa yang meningkat, Pemerintah Kabupaten Luwu, berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan di wilayah pedesaan, sambil tetap melakukan penataan di wilayah Ibukota Belopa.
Slogan membangun desa menata kota, memang sering diserukan Bupati Luwu HA Mudzakkar. Slogan ini merupakan misi dari Bupati Luwu untuk menumbuhkan semangat memacu pembangunan dan mengejar ketertinggalan daerah.
Keberadaan sebagian besar penduduk bermukim di desa, menjadi alasan utama mengapa Pemkab Luwu selalu memberikan perhatian untuk masyarakat desa.
Ditambah lagi kondisi infrastruktur desa yang masih banyak harus diperhatikan, mulai dari akses jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan, pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya.
Orang nomor satu di Luwu ini berharap dana desa dan alokasi dana desa bisa menurunkan angka kemiskinan dan dapat memandirikan desa dan menghadirkan daya saing bagi masyarakat desa.
“Kami sangat bersyukur, anggaran untuk pembangunan di desa-desa naik signifikan, untuk tahun 2016 mencapai Rp127 Miliar dan tahun 2017 mengalami kenaikan lebih atau naik sekitar Rp35 Miliar dari tahun 2016 ini,” kata Cakka, sapaan akrab A Mudzakkar.
Menfokuskan membangun desa akan menjadi daya dorong yang luar biasa untuk menaikkan sektor ekonomi masyarakat sambil berupaya melakukan penataan Ibukota kabupaten.
Bupati Luwu dua periode ini juga mengajak para kepala desa di Kabupaten Luwu, untuk bersinergi dengan Pemkab Luwu, bersinergi antara satu desa dengan desa lainnya, dalam upaya memajukan pembangunan di desa.
“Di tahun 2016, sudah ada percontohan yang bisa kita lihat, di beberapa tempat dimana mereka bergotong royong mengalokasikan anggaran desanya untuk meningkatkan akses jalan mereka,” tutur Bupati Luwu dua periode ini.
Ia menambahkan, alokasi anggaran yang mencapai Rp1,2 Triliun untuk Kabupaten Luwu tahun 2017 merupakan kerja keras dari semua pihak, termasuk wakil rakyat di DPRD Luwu, serta segenap pimpinan SKPD lingkup Pemkab Luwu.
“Sebagai pimpinan daerah, kami sangat mensyukuri alokasi anggaran kita yang saat ini sudah mencapai Rp1,2 Triliun lebih. Dan ini menjadi modal buat kita untuk membangun daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Luwu Andi Mudazakkar. (**)
SYL Harapkan Kota Palopo Menjadi Daerah Pusat Perekonomian Di Wilayah Utara Sulsel
By Anonim Juli 05, 2017 Berita Utama , Metropolis
PALOPO, SPOTDESA.COM -Diusia ke-15 tahun Kota Palopo terus mengalami perubahan dan perkembangan cukup pesat. Kota Palopo tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, akan tetapi juga tumbuh dan berkembang sebagai pusat perekonomian. Dan melalui Hut ini juga Kota Palopo akan lebih kuat dan berkebang dan mampu berakselerasi serta tetap menjadi rujukan bagi daerah lain dalam berbagai bidang sehingga menjadi pilar di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,MH saat menghadiri Hari Ulang Tahun Kota Palopo ke-15 di Lapangan Gaspa Kota Palopo, Rabu (5/7/2017).
Menurut SYL, dirinya sebagai pimpinan Tertinggi di Sulsel, sangat bersyukur melihat Kota Palopo selalu aman, terlihat nyaman, dan semakin maju, dan dirinya berharap Kota Palopo menjadi daerah yang lebih baik lagi di hut nya yang ke 15.
SYL juga meminta agar pertumbuhan perekonomian Kota Palopo agar selalu terukur baik, sehingga hal hal yang terkait seperti, pendidikan,kesehatan, kehidupan beragama serta akselerasi pembangunan dan peradaban akan dapat terpantau dengan baik, “ karena kalau semua hal tersebut berjalan dengan baik, tinggal komitmen bersama yang kita bangun, begitupun dengan hal hal lain yang nantinya menjadi tolak ukur identitas daerah Perkotaan, harus tetap di jaga,” ungkap orang nomor satu di sulsel ini.
Hal lain yang menjadi harapan SYL, adalah terkait dengan Politik daerah, dimana perjalanan politik di daerah harus baik dan berjalan pada sumbunya, karena tidak ada daerah yang akan baik kalau politik di daerah tersebut kacau. “ keberhasilan Provinsi dalam meningkatkan semua sektor bukan kerja saya selaku gubernur bukan kerja kerja Walikota dan Bupati di daerah namun kerja sama yang baik antar semua pihak baik pemerintah dan masyarakatlah termasuk peran peran elite politik yang mampu bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan di berbagai sektor tersebut,” ungkapnya lagi.
Pada akhir sambutannya, SYL berpesan kepada Walikota Palopo, agar momentum HUT tahun ini dapat menjadi semangat baru, dan dirinya berharap walikota palopo mampu lebih menghadirkan terobosan yang lebih baik lagi kedepannya apalagi dalam akhir masa jabatan, dan berusaha melibatkan masyarakat agar dapat bersama sama mewujudkan apa yang menjadi keinginan Walikota Palopo untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Palopo.
Sementara itu Walikota Palopo HM Judas Amir dalam sambutannya,menyampaikan pada peringatan hari jadi ke 15 kota palopo tahun ini, bertepatan dengan 4 (empat) tahun masa kepemimpinan saya sebagai walikota. Dirinya menyadari bahwa, masih banyak harapan masyarakat yang belum dapat dipenuhi, namun dirinya akan terus berupaya mencurahkan segenap daya dan pemikiran untuk terus pengembangan pembangunan di segala bidang. “ khususnya pengembangan potensi lokal Sebagai penopang kemajuan daerah yang berimbas pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujud kota palopo sebagi salah satu pilar utama perekonomian di provinsi sulawesi selatan.” Ungkap Judas.
Terkait tema Hut kali ini yakni “bekerja cepat tuntaskan pembangunan, ini dimaksudkan agar menjadi spirit bagi pemerintah kota palopo untuk segera menuntaskan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, khususnya pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi skala prioritas. “ selain itu pemerintah kota palopo juga telah menyiapkan anggaran untuk program “siapa mau kerja apa”. program ini diharapkan mampu untuk menekan jumlah pengangguran dan mendongkrak pundi-pundi ekonomi masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan tentunya akan menurunkan angka kemiskinan kota palopo.” Jelas Judas.
Pada HUT ke 15 Kota Palopo, pada awal kegiatan diawali dengan devile atau Kirab Resepsi SKPD dengan berbagai penghargaan baik penghargaan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran dan lagu lagu kebangsaaan dan lagu lagu nasional serta hymne Kota Palopo. Setelah itu pembacaan sejarah singkat Kota Palopo yang bacakan oleh ketua DPRD Kota Palopo Harisal Latief.
Usai pembacaan doa yang disampaikan oleh Kepala kementrian agama Kota Palopo Drs. Usman B M.Ag. dilanjutkan dengan penampilan akhir para polisi cilik yang memperagkan beberapa hal terkait program program serta slogan slogan Kepolisian.
Usai pelaksaan HUT, rombongan Gubernur Sulsel kembali ke Saokotae Rumah jabatan Walikota Palopo selanjutnya bertolak keembali ke makassar.
Pada kegiatan yang berlangsung hikmad dengan nuansa kedaerahan ini di hadiri segenap struktur pemerintah Kota Palopo yang seragam mengunakan pakaian adat berwarna biru, bahkan SYL sendiri juga mengunakan pakain adat dengan warna yang sama.
Turut hadir para bupati dan walikota serta jajaran pemerintahan dari daerah kabupaten kota yang berdekatan dengan Kota Palopo.
Salam Redaksi Majalah Spot Desa
By Anonim Juli 04, 2017 Berita Utama
Partisipasi Bangun Desa
Masyarakat desa adalah kelompok masyarakat yang luar biasa. Di desa semuanya mandiri. Hampir tak ditemukan peminta-minta. Hampir semua punya penghasilan dengan usaha sendiri. Hampir semua masyarakat desa hidup mandiri. Persatuan dan semangat kekeluargaannya kuat.
Hanya saja, masyarakat desa butuh diorganisir dengan baik oleh pemerintahnya. Butuh diarahkan dan diberi pemahaman dalam banyak hal, utamanya dalam hal bagaimana meningkatkan ekonominya. Sehingga masyarakat desa bisa berinovasi dan punya pemahaman serta lebih kreatif.
Untuk itu, pemerintah desa (Pemdes) memegang peranan penting dalam mengarahkan masyarakatnya. Agar bagaimana masyarakat tidak berkutat pada aspek produksi, tapi juga dalam pengelolahan hasil pertanian, perkebunan, dan tambak mereka. Sehingga ada nilai tambah dari hasil produksinya.
Selain aspek infrastruktur yang penting dibenahi, Pemdes juga harus memperhatikan pemberdayaan masyarakatnya. Yang tujuan akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.
Salah satu yang dibutuhkan Pemdes adalah akses informasi. Pemdes membutuhkan informasi yang diharapkan bisa memberi inspirasi untuk membangun desa tercinta.
Majalah ini dimaksudkan bisa memberi inspirasi, dan sekaligus penyampai aspirasi masyarakat desa kepada pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah daerah dan DPRD.
Terbitan perdana ini, kami berharap Majalah SPOTDESA, bisa memberi inspirasi sebagai bentuk partisipasi kami dalam ikut membangun desa untuk membantu mewujudkan 'desa membangun.'
Tagline majalah ini adalah 'Membangun Negeri dari Pelosok.' Ini akan menjadi spirit kami dalam ikut membangun daerah dari desa-desa. Sebab masyarakat desa adalah komunitas luar biasa. Banyak kelebihan yang tak dapat ditemukan di komunitas masyarakat perkotaan. Terima kasih. (***)
Tingkatkan SDM di Desa, Said Rasyid Serukan Gerakan Literasi
By Anonim Juli 04, 2017 Berita Utama , Pendamping Desa
Sumber Daya Manusia (SDM) di desa harus menyiapkan diri, mengetahui setiap regulasi yang berkaitan dengan desa agar desa tersebut dapat mandiri tidak ketergantungan ke pihak lain dalam pengelolaan dana.
Setiap anggaran negara yang digelontorkan pemerintah selalu dibarengi aturan sebagai pedoman dalam pengelolan dana desa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya gerakan yang mencerdaskan masyarakat desa.
Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan yakni gerakan literasi desa.
Gerakan literasi (membaca dan menulis) merupakan salah satu aktifitas penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi.
Budaya literasi yang tertanam dalam setiap orang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan baik di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Selama ini gerakan literasi hanya dilakukan di sekolah- sekolah padahal literasi juga sangat penting diterapkan di daerah pedesaan.
Di Kabupaten Luwu, gerakan literasi desa diserukan oleh tenaga ahli dana desa pelayanan dasar, Muh Said Rasyid ST, yang akrab disapa Saras.Menurutnya, sejak lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka dalam keadaan yang sama Desa telah diberikan porsi yang lebih untuk mengurus dan mengatur pola pelayanan dan pengelolaan Sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, saat ini desa telah otonom.
"Defenisi otonom adalah kemandirian sebuah lembaga atau kelompok untuk mengatur dan mengurus anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu," kata Saras.
Jika defenisi tersebut di-break down, dalam kondisi umum desa saat ini, maka yang hadir dalam alam pemikiran kita adalah Desa telah cerdas dan memiliki perangkat yang mapan secara intelektual dalam merespon dan mengimplementasikan pasal demi pasal dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Namun keadaan berbicara lain, undang – undang Desa sulit dilaksanakan.
Proses perencanaan desa amburadul, proses pelaksanaan kacau dan administrasi pelaporan tidak jelas. Ini membuktikan bahwa Negara membuat regulasi kepada komunitas yang tidak siap.
Ujung – ujungnya Negara harus menyiapkan Tenaga Profesional Pendamping Desa yang diamanahkan melakukan pendampingan Full Time kepada Desa.
Mereka dituntut menghadirkan solusi strategis atas masalah yang dihadapi Desa dampingannya. Namun sampai saat ini ukuran keberhasilan pendampingan desa belum maksimal.Bahkan belum ada satu lembaga advokasi atau lembaga survey yang melakukan kajian khusus tentang tingkat keberhasilan Pendampingan Desa.
Keadaan ini masih terus berlanjut sampai sekarang, dimana Tenaga Profesional Pendamping Desa telah disiapkan oleh Negara, namun hasilnya masih belum maksimal.
Bahkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan mulai dari Bawasda Kabupaten Luwu, BPKP dan BPK serta lembagai lainnya masih menemukan hampir seluruh desa dikategorikan bermasalah.
Permasalahan yang muncul setelah dikaji secara keseluruhan berangkat dari ketidak berdayaan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan keinginan UU No. 6 tahun 2014 yang didukung oleh puluhan Permendagri, PMK dan Permendes yang setiap saat mengalami perubahan – perubahan. Satu kata kunci disini yakni; SDM pemerintah Desa belum sepenuhnya siap melaksanakan UU Desa No. 6 Tahun 2014.
Secara khusus kata Said Rasyid Tim Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kabupaten Luwu menilai bahwa kurangnya respon positif Pemerintah Desa Terhadap Otonomisasi Desa diakibatkan oleh minimnya SDM Pemerintah dan Masyarakat Desa.
Oleh karena itu, demi mengatasi hal tersebut maka penting kiranya kita harus melakukan rencana strategis secara sistematis, terukur dan terorganisir untuk meningkatkan kualitas dan SDM pemerintah Desa. Tentunya dengan prinsip keberdayaan dan kemandirian sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014.
Gerakan LITERASI DESA adalah salah satu instrumen sederhana, murah dan mencerminkan kerja keras pemerintah Desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Gerakan ini diharapkan mampu membangunkan ketidak berdayaan Desa selama ini.
"Paling kurang 30 menit Sebelum memulai aktifitas di kantor, semua perangkat desa diwajibkan membaca apa saja terutama aturan yang berkaitan dengan desa, " Ujarnya.
Dia menambahkan Gerakan Literasi Desa merupakan wujud dan tindak Lanjut yang diperluas dari Kebijakan Nasional Yakni. Gerakan Literasi Nasional diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (***)
