Pendirian BUMDES Optimalkan Pendapatan Desa

SPOTDESA - Pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang marak di berbagai daerah, dinilai hanya sekadar latah. Apalagi jika dilihat dari potensi yang dimiliki desa, sangat tidak layak jika diurus sebuah badan usaha.

Karanganyar sendiri menargetkan tahun ini seluruh desa, sebanyak 162 desa yang mendapatkan dana desa, harus sudah memiliki BUMDes yang modal awalnya disuntik dari dana desa. Dengan adanya badan usaha itu diharapkan akan bisa mengoptimalisasi pendapatan asli desa, untuk kesejahteraan warga.

Pakar keuangan daerah UNS, Muhtar Mahmud menilai, kalau tidak ada potensi yang bisa digali untuk pendapatan asli desa, maka lembaga itu akan sekadar ada saja, tanpa aktifitas yang baik. Bahkan mati suri.

‘’Mestinya semua desa memetakan apa yang bisa dioptimalkan dari potensi yang ada, kemudian ditimbang betul apakah harus diurus BUMDes. Jangan-jangan ma;ah cukup dengan membetuk koperasi desa saja,’’ kata dia kepada Suara Merdeka.

Dia mencontohkan ketika desa hanya memiliki produk pertanian. Untuk mengoptimalisasi hasilnya, maka yang diperlukan adalah mendorong koperasi petani, yang diprakarsai desa. Bukan BUMDes. Sebab akan lebih tepat diurus koperasi.

‘’Misalnya produk bawang putih. Di pasaran harganya sampai Rp 60.000. Namun petani tetap hanya mendapatkan uang Rp 15.000 perkilo. Ada disparitas harga cukup tinggi yang justru tidak dinikmati petani,’’ kata dia yang akndidat doktor yang mengambil disertasi soal kinerja pemerintah daerah.

Kalau kondisinya itu, maka koperasi yang perlu mengurus, bukan BUMDes. Bagaimana menjembatani bagaimana agar disparitas harga itu dinikmati oleh petani. Mungkin karena kualitas yang dinilai kurang bagus, atau produknya tidak maksimal hasilnya, sehingga harganya hanya Rp 15.000 perkilo.

Kalau mencontoh Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, yang BUMDes-nya maju karena mengelola pariwisata Umbul Ponggok dengan penghasilan setahun lebih dari Rp 10 miliar. Itu karena memang potensinya ada dan harus dikelola BUMDes agar leih tertata.

Karena itu harusnya semua desa lebih baik melihat potensi yang bisa digarap. Sehingga ketika dana desa digunakan untuk memodali BUMdes, benar-benar bisa berjalan bahkan menuai hasil. Bukan malah membiayai operasional BUMDes tetapi tidak mendapatkan hasil.

Dia mencontohkan sektor pariwisata yang ada di desa, yang sekarang mulai maju, memang menjadi salah satu obyek menguntungkan untuk digarap. Seperti Ngargoyoso yang berkembang sektor pariwisata air dan juga kuliner. Begitu pula di Jatiyoso.

Sektor lain yang bisa dioptimalkan adalah kerajinan, seperti yang ada di Karanglo, Tawangmangu dan juga di wilayah lainnya, seprti Jumapolo yang mulai mengembangkan cokelat atau coco. Itu mungkin lebih tepat digarap oleh BUMDes.

‘’Tetapi kalau tidak ada potensi sama sekali, maka BUMDes tidak akan optimal, dan malah memboroskan dana desa, yang harus mengeluarkan operasional untuk pengelola BUMDes-nya. Karena itu perlu dikaji mendalam apakah perlu semua desa membentuk BUMDes.